OJK Terbitkan Roadmap dengan Fokus Penyehatan BPR

  • Whatsapp
Roadmap OJK

OJK Terbitkan RoadmapOtoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah bersiap meluncurkan peta jalan (roadmap) untuk memperkuat peran Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Indonesia. Selain itu, penanganan masalah di BPR juga menjadi fokus utama dalam upaya penyehatan sektor perbankan yang dilakukan oleh OJK.

Dalam keterangan resmi yang dikeluarkan pada Selasa (27/2/2024), Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya penyehatan perbankan, terutama BPR, sesuai dengan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dian menegaskan bahwa UU P2SK yang berlaku sejak Januari 2023 memberikan batas waktu satu tahun kepada OJK untuk menyelesaikan penyehatan bank, termasuk BPR. Jika melebihi batas waktu tersebut, BPR yang tidak sehat harus diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai mandat UU P2SK.

“OJK terus melakukan upaya penguatan dan konsolidasi BPR. Sepanjang tahun 2023, tercatat ada penurunan sebanyak 33 BPR karena penggabungan atau peleburan dengan BPR lain, ataupun dalam satu grup kepemilikan dalam rangka penguatan permodalan,” ungkap Dian.

Meskipun secara kuantitas jumlah BPR mengalami penurunan, Dian menekankan bahwa jumlah keseluruhan kantor tidak jauh berbeda. Hal ini dikarenakan dalam proses penggabungan atau peleburan, kantor cabang masing-masing BPR umumnya menjadi kantor cabang dari BPR yang melakukan peleburan atau penggabungan.

Dalam konteks permodalan, tercatat peningkatan jumlah BPR yang memiliki modal inti di atas Rp6 miliar, dari sebelumnya 1.076 BPR menjadi 1.190 BPR. Dian juga menyebut bahwa meskipun dihadapkan pada tantangan perekonomian yang berat, industri BPR masih mampu tumbuh sepanjang tahun 2023. Pertumbuhan ini tercermin dari peningkatan total aset, penyaluran kredit, dan penghimpunan dana masing-masing sebesar 7,52%, 9,57%, dan 8,63%.

Dalam rangka menjadikan BPR sebagai bank yang dapat diandalkan oleh masyarakat, terpercaya, efisien, dan terus meningkatkan kontribusinya bagi perekonomian, OJK akan meluncurkan “Roadmap Pengembangan dan Penguatan BPR.” Roadmap ini merupakan serangkaian dari beberapa peraturan yang telah diterbitkan pada tahun 2023 dan akan dilanjutkan dengan penerbitan peraturan baru pada tahun 2024.

Dian menegaskan bahwa OJK akan memastikan seluruh BPR berada dalam kondisi sehat dan memenuhi rasio permodalan serta indikator kinerja individual BPR. Untuk BPR yang mengalami masalah, OJK akan mendorong perbaikan melalui tindakan pengawasan sesuai ketentuan. Namun, bagi BPR yang menghadapi masalah integritas seperti fraud atau pelanggaran tata kelola lainnya yang mendasar, OJK akan menutup BPR tersebut jika kondisinya terus memburuk dan menyerahkannya kepada LPS.

OJK juga aktif melakukan pemidanaan terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam fraud dan pelanggaran mendasar lainnya dengan menyerahkan kepada aparat penegak hukum. Dian menyatakan bahwa hal ini dilakukan untuk menegakkan integritas perbankan, membersihkan parasit dari sistem perbankan, menjaga kepercayaan masyarakat, dan tidak mengganggu reputasi BPR lain yang berkinerja baik serta telah berkontribusi pada perekonomian, khususnya dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah.

Dian juga menekankan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dengan dananya karena dijamin oleh LPS. Selain itu, penyelesaian pembayaran oleh LPS telah berjalan cepat dan efektif. Roadmap yang akan diluncurkan oleh OJK diharapkan dapat memberikan panduan dan arah yang jelas dalam mengembangkan dan memperkuat peran BPR sebagai bagian integral dari sektor keuangan di Indonesia.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *